Distribusi Cadangan Koperasi (softskill 3 semester 3)

Cadangan koperasi menurut UU No. 25/1992, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

Sesuai Anggaran Dasar yang menunjuk pada UU No. 12/1967 menentukan bahwa 25 % dari SHU yang diperoleh dari usaha anggota disisihkan untuk Cadangan , sedangkan SHU yang berasal bukan dari usaha anggota sebesar 60 % disisihkan untuk Cadangan.Banyak sekali manfaat distribusi cadangan, seperti contoh di bawah ini

1. Memenuhi kewajiban tertentu
2. Meningkatkan jumlah operating capital koperasi
3. Sebagai jaminan untuk kemungkinan – kemungkinan rugi di kemudian hari
4. Perluasan usaha

sumber : - http://rinton.blogdetik.com/tag/distribusi-cadangan-koperasi/

nama : yudhi indra haryanto
kelas : 2eb20
npm  : 28210726

Permodalan Koperasi (softskill 3 semester 3)

Sumber-sumber Modal Koperasi

1. Sumber Modal Koperasi (UU No.12/1967)

Simpanan Pokok

Simpanan Wajib

Simpanan Sukarela

Modal sendiri

2. Sumber Modal Koperasi (UU No.25/1992)

Modal Sendiri (equity capital), bersumber dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, dan donasi / hibah

Modal pinjaman ( debt capital), bersumber dari anggota, koperasi lainnya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi atau surat berharga lainnya, serta sumber lain yang sah

Distribusi Cadangan Koperasi

1.                 Cadangan menurut UU No. 25 / 1992 adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan
2.                 Sesuai anggaran dasar yang menunjuk pada UU No. 12 / 1967 menentukan bahwa 25 % dari SHU yang diperoleh dari usaha anggota disisihkan untuk cadangan, sedangkan SHU yang berasal bukan dari usaha anggota sebesar 60 % disisihkan untuk cadangan

Manfaat Distribusi Cadangan

-          memenuhi kewajiban tertentu

-          meningkatkan jumlah operating capital koperasi

-          sebagai jaminan untuk kemungkinan-kemungkinan rugi di kemudian hari

-          Perluasan Usaha

sumber : - http://vanezintania.wordpress.com/2010/11/28/permodalan-koperasi/

nama : yudhi indra haryanto

kelas : 2eb20

npm   : 28210726

Departemen Koperasi (tugas softskill 3 semester3)

Di sini saya akan menjelaskan bentuk koperasi yang di bentuk oleh departemen koperasi dari programnya dan juga awal di bentuk.

PENGERTIAN KOPERASI

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

PRINSIP KOPERASI

Seluruh Koperasi di Indonesia wajib menerapkan dan melaksanakan prinsip prinsip koperasi, sebagai berikut:

• keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
• pengelolaan dilakukan secara demokratis
• pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
• pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
• kemandirian;
• pendidikan perkoperasian;
• kerja sama antar koperasi.

BENTUK DAN KEDUDUKAN

1. Koperasi terdiri dari dua bentuk, yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.
2. Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.
3. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang beranggotakan Badan-Badan Hukum Koperasi, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi yang telah berbadan hukum.
4. Pembentukan Koperasi (Primer dan Sekunder) dilakukan dengan Akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
5. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
6. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.
7. Di Indonesia hanya ada 2 (dua) badan usaha yang diakui kedudukannya sebagai badan hukum, yaitu Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena itu kedudukan/status hukum Koperasi sama dengan Perseroan Terbatas.

PERSIAPAN DAN TEKNIS PENDIRIAN

1. Anggota masyarakat yang akan mendirikan koperasi harus mengerti maksud dan tujuan berkoperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota. Pada dasarnya koperasi dibentuk dan didirikan berdasarkan kesamaan kepentingan ekonomi.
2. Agar orang-orang yang akan mendirikan koperasi memperoleh pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasinya, maka mereka dapat meminta penyuluhan dan pendidikan serta latihan dari Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah setempat.

RAPAT PEMBENTUKAN

Proses pendirian sebuah koperasi diawali dengan penyelenggaraan Rapat Pendirian Koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi pendirinya. Pada saat itu mereka harus menyusun anggaran dasar, menentukan jenis koperasi dan keanggotaannya sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan dibentuknya, menyusun rencana kegiatan usaha, dan neraca awal koperasi. Dasar penentuan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Misalnya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa.

1. Pelaksanaan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri ini dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan dan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Koperasi.
2. Apabila diperlukan, dan atas permohonan para pendiri, maka Pejabat Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dalam wilayah domisili para pendiri dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya.

PENGESAHAN BADAN HUKUM

1. Para pendiri koperasi mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada Pejabat, dengan melampirkan: 1). 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi satu di antaranya bermaterai cukup (dilampiri Anggaran Dasar Koperasi). 2). Berita Acara Rapat Pembentukan. 3). Surat bukti penyetoran modal. Rencana awal kegiatan usaha.
2. Permohonan pengesahan Akta Pendirian kepada pejabat, tergantung pada bentuk koperasi yang didirikan dan luasnya wilayah keanggotaan koperasi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1). Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kab/Kodya mengesahkan akta pendirian koperasi yang anggotanya berdomisili dalam wilayah Kabupaten/Kodya.  2).Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi/DI mengesahkan akta pendirian koperasi Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili dalam wilayah Propinsi/DI yang bersangkutan dan Koperasi Primer yang anggotanya berdomisili di beberapa Propinsi/DI, namun koperasinya berdomisili di wilayah kerja Kanwil yang bersangkutan.  3). Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (Pusat) mengesahkan akta pendirian Koperasi Sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa propinsi/DI.
3. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan oleh Pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
4. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
5. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.
6. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
7. pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

ANGGARAN DASAR KOPERASI

Anggaran Dasar Koperasi paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

1. daftar nama pendiri;
2. nama dan tempat kedudukan;
3. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
4. ketentuan mengenai keanggotaan;
5. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
6. ketentuan mengenai pengelolaan;
7. ketentuan mengenai permodalan;
8. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
9. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
10. ketentuan mengenai sanksi.

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan untuk itu, dan wajib membuat Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi dimintakan pengesahan kepada pemerintah, dengan mengajukan secara tertulis oleh pengurus kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah bagi Koperasi Primer dan Sekunder berskala daerah atau kepada Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah bagi Koperasi Sekunder berskala nasional.

PROGRAM DEPARTEMEN KOPERASI

Beberapa program yang telah rutin dilaksanakan koperasi, seperti pemeringkatan koperasi di seluruh Indonesia dan penentuan Koperasi Penerima Award setiap tahunnya, diyakini tetap dapat dilaksanakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Konsistensi dalam melaksanakan berbagai program kebijakan yang telah ditentukan sangat penting untuk meneruskan tujuan mengembangkan koperasi sebagai salah satu tiang perekonomian di tengah masyarakat.

Sumber : - http://www.cakrabuanajogja.com/koperasi.html

Nama : yudhi indra haryanto
kelas  : 2eb20
npm    : 28210726

TUGAS SOFTSKILL 2

A. PENGERTIAN KOPERASI DAN PRINSIP KOPERASI

Koperasi adalah suatu bentuk organisasi bisnis yang dilakukan sekelompok orang/anggota secara bersama demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, prinsip-prinsip koperasi adalah:

• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
• Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
• Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
• Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
• Kemandirian. 
• Pendidikan perkoperasian.
• Kerjasama antar koperasi.

B. BENTUK-BENTUK ORGANISASI KOPERASI ATAU MANAJEMEN ORGANISASI

1. Menurut Hanel :

- Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan.

Sub sistem koperasi :

• Individu (pemilik dan konsumen akhir);
• Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok /supplier);
• Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat.

·         2. Menurut Ropke :

- Identifikasi Ciri Khusus

·         Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi);

·         Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi);

·         Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi);

·         Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa).

 - Sub sistem

·         Anggota Koperasi;

·         Badan Usaha Koperasi;

·         Organisasi Koperasi.

3. Di Indonesia :

- Bentuk : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas;

- Rapat Anggota;

- Wadah anggota untuk mengambil keputusan.

- Pemegang Kekuasaan Tertinggi, dengan tugas :

·         Penetapan Anggaran Dasar

·         Kebijaksanaan Umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)

·         Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus

·         Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan sertapengesahan Laporan Keuangan

·         Pengesahan pertanggung jawaban

·         Pembagian SHU

·         Penggabungan, pendirian dan peleburan

C. FUNGSI DAN TUJUAN KOPERASI

Fungsi Koperasi

1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia
2. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi indonesia
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesia
4. Memperkokoh perekonomian rakyat indonesia dengan jalan pembinaan koperasi

Peran dan Tugas Koperasi

1. Meningkatkan tarah hidup sederhana masyarakat indonesia
2. Mengembangkan demokrasi ekonomi di indonesia
3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.

Tujuan koperasi

Tujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Dalam BAB II Pasal 3 Undang – undang RI No. 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk:

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945”.

Menurut Bang Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

Selanjutnya fungsi koperasi tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu:

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

SUMBER :
- http://tugaskuliah-adit.blogspot.com/2011/10/pengertian-dan-prinsip-prinsip-koperasi.html
- http://echadarmaputri.wordpress.com/2010/12/20/bentuk-organisasi-menurut-hanel-ropke-dan-di-indonesia/
- http://gilangjaelani.blogspot.com/2010/10/fungsi-dan-tujuan-koperasi.html

Tugas Softskill "Ekonomi Koperasi" 1 semester 3

a. Apa itu Koperasi???

Nama koperasi pasti pernah kita dengar di masyarakat, seperti KUD (Koperasi Unit Desa), KSP (Koperasi Simpan Pinjam), KSU (Koperasi Serba Usaha), dan lain sebagainya. Nama koperasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu co-operation, co berarti bersama dan operation yang berarti bekerja. Sehingga arti koperasi sendiri adalah bentuk organisasi yang dilakukan sekelompok orang/anggota secara bersama demi kepentingan bersama. Tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di Indonesia kegiatan koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1) yang isinya "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaaan." 

b. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia 

Zaman dahulu bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan ke gotong-royongan yang di praktekkan oleh nenek moyang kita. Kebiasaan nenek moyang yang turun-temurun itu sehingga dapat di jumpai di berbagai daerah di Indonesia ,misalnya : Daerah Jawa Tengah dengan istilah patembayan atau paguyuban, Jawa Timur dengan istilah paketan dan mitra cai, ruing mumpulung di daerah Jawa Barat, mapalus di daerah Sulawesi Utara, Subak di Bali yang terkenal dengan kerja sama pengairannya, dan julo-julo di daerah Sumatera Barat merupakan hubungan sosial nonprofit dan menunjukkan usaha atau kegiatan atasdasar kadar kesadaran berpribadi dan kekeluargaan. Bentuk-bentuk ini yang lebih bersifat kekeluargaan, ke gotong-royongan, hubungan sosial, non-profit ,dan kerjasama disebut Pra Koperasi. Pelaksanaan yang bersifat pra-koperasi terutama di pedesaan masih dijumpai, meskipun arus globalisasi sudah merambah masuk ke wilayah pedesaan. 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-18 telah mengubah dunia. Berbagai penemuan di bidang teknologi (revolusi industri) membuat tatanan dunia perekonomian yang baru. Tatanan dunia ekonomi menjadi terpusat pada keuntungan perseorangan atau pemilik modal (kapitalisme). Kaum kapitalis atau pemilik modal memanfaatkan penemuan baru tersebut untuk memperkaya dirinya dan memperkuat kedudukan ekonominya. Hasrat serakah ini melahirkan persaingan bebas tidak terbatas. Sistem ekonomi kapitalis/liberalis memberikan keuntungan yang besar kepada pemilik modal dan melahirkan kemeralatan dan kemiskinan bagi masyarakat ekonomi yang lemah.
Semakin berpengaruhnya globalisasi di perekonomian Indonesia sehingga membuat masyarakat yang menengah ke bawah merasa tertindas dan berupaya memperbaiki ekonomi mereka dengan mendirikan koperasi. sejarah perkembangan koperasi Indonesia secara garis besar dapat dibagi dalam “ dua masa ”, yaitu masa penjajahan dan masa kemerdekaan.

Masa Penjajahan
Di masa penjajahan Belanda, gerakan koperasi pertama di Indonesia lahir dari inisatif tokoh R. A. Wiriaatmadja pada tahun 1986. Beliau berjasa menolong para pegawai, pedagang kecil dan petani dari hisapan lintah darat melalui koperasi. Beliau dibantu dengan E. Sieberg, Asisten Residen Purwokerto, mendirikan Hulp-enSpaar Bank. Cita-cita Wiriaatmadja ini juga mendapat dukungan dari Wolf van Westerrode, pengganti Sieberg. Mereka mendirikan koperasi kredit sistem Raiffeisen.

Gerakan koperasi semakin meluas bersamaan dengan munculnya pergerakan nasional menentang penjajahan. Berdirinya Boedi Oetomo, pada tahun 1908 mereka mencoba memajukan koperasi rumah tangga ( koperasi konsumsi ). Serikat Islam pada tahun 1913 membantu untuk memajukan koperasi dengan bantuan modal dan mendirikan Toko Koperasi. Pada tahun 1927, usaha koperasi dilanjutkan oleh Indonesische Studie Club yang kemudian menjadi Persatuan Bangsa Indonesia ( PBI ) di Surabaya. Partai Nasional Indonesia ( PNI ) di dalam kongresnya di Jakarta berusaha menggelorakan semangat koperasi sehingga kongres ini sering juga disebut “ kongres koperasi ”.

Pergerakan koperasi selama penjajahan Belanda tidak dapat berjalan dengan semestinya karena pemerintah Belanda selalu berusaha menghalanginya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, kesadaran masyarakat atas koperasi sangat rendah akibat penderitaan yang dialaminya. Untuk membatasi laju perkembangan koperasi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan koperasi Besluit 7 April No. 431 tahun 1915. Berdasarkan peraturan ini rakyat tidak mungkin mendirikan koperasi karena :

1. mendirikan koperasi harus mendapat izin dari gubernur jenderal
2. akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda
3. ongkos materai sebesar 50 golden
4. hak tanah harus menurut hukum Eropa
5. harus diumumkan di Javasche Courant yang biayanya juga tinggi

Peraturan ini mengakibatkan munculnya reaksi dari kaum pergerakan nasional dan para penganjur koperasi. Oleh karena itu, pada tahun 1920 pemerintah Belanda membentuk “ Panitia Koperasi ” yang diketuai oleh J. H. Boeke. Panitia ini bertugas untuk meneliti mengenai koperasi. Setahun kemudian, panitia itu memberikan laporan bahwa koperasi perlu dikembangkan. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi mengalami nasib yang lebih buruk. Kantor Pusat Jawatan Koperasi diganti oleh pemerintah Jepang menjadi Syomin Kumiai Cou Jomusyo dan Kantor Daerah diganti menjadi Syomin Kumiai Saodandyo. Kumiai yaitu koperasi model Jepang, mula-mula bertugas untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan rakyat. Hal ini hanya alat dari Jepang untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan untuk Jepang. Walau hanya berlangsung selama 3,5 tahun tetapi rakyat Indonesia mengallami penderitaan yang jauh lebih dahsyat. Jadi, dalam masa penjajahan Jepang koperasi Indonesia dapat dikatakan mati.

Masa Kemerdekaan
Setelah bangsa Indonesia merdeka, pemerintah dan seluruh rakyat segera menata kembali kehidupan ekonomi. Sesuai dengan tuntutan UUD 1945 pasal 33, perekonomian Indonesia harus didasarkan pada asas kekeluargaan. Dengan demikian, kehadiran dan peranan koperasi di dalam perekonomian nasional Indonesia telah mempunyai dasar konstitusi yang kuat. Di masa kemerdekaan, koperasi bukan lagi sebagai reaksi atas penderitaan akibat penjajahan, koperasi menjadi usaha bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Hal ini sangat sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia, yaitu gotong royong.


Pada awal kemerdekaan, koperasi berfungsi untuk mendistribusikan keperluan masyarakat sehari-hari di bawah Jawatan Koperasi, Kementerian Kemakmuran. Pada tahun 1946, berdasarkan hasil pendaftaran secara sukarela yang dilakukan Jawatan Koperasi terdapat sebanyak 2.500 buah koperasi. Koperasi pada saat itu dapat berkembang secara pesat. 

Namun karena sistem pemerintahan yang berubah-ubah maka terjadi titik kehancuran koperasi Indonesia menjelang pemberontakan G30S / PKI. Partai-partai memenfaatkan koperasi untuk kepentingan partainya, bahkan ada yang menjadikan koperasi sebagai alat pemerasan rakyat untuk memperkaya diri sendiri, yang dapat merugikan koperasi sehingga masyarakat kehilangan kepercayaannya dan takut menjadi anggota koperasi.

Kehadiran dan peranan koperasi dalam perekonomian nasional merupakan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Masa pasca kemerdekaan memang dapat dikatakan berkembang tetapi pada masa itu membuat perkembangan koperasi berjalan lambat. Namun keadaannya yang seperti itu, pada tahun 1947 pemerintah berhasil melangsungkan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Kongres Koperasi I menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain :

1. mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia ( SOKRI )
2. menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi
3. menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi

Akibat tekanan dari berbagai pihak misalnya Agresi Belanda, keputiuasab Kongres Koperasi I belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pada tanggal 12 Juli 1953, diadakanlah Kongres Koperasi II di Bandung, yang antara lain mengambil putusan sebagai berikut :

1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia ( Dekopin ) sebagai pengganti SOKRI
2. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah
3. Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia
4. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru

Hambatan-hambatan bagi pertumbuhan koperasi antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. kesadaran masyarakat terhadap koperasi yang masih sangat rendah
2. pengalaman masa lampau mengakibtakan masyarakat tetap merasa curiga terhadap koperasi
3. pengetahuan masyarakat mengenai koperasi masih sangat rendah

Untuk melaksanakan program perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan antara lain :

1. menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi
2. memperluas pendidikan dan penerangan koperasi
3. memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil

Organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi sangat perlu diperbaiki. Para pengusaha dan petani ekonomi lemah sering kali menjadi hisapan kaum tengkulak dan lintah darat. Cara membantu mereka adalah mendirikan koperasi di kalangan  mereka. Dengan demikian pemerintah dapat menyalutrkan bantuan berupa kredit melalui koperasi tersebut. Untuk menanamkan pengertian dan fubgsi koperasi di kalangan masyarakat diadakan penerangan dan pendidikan kader-kader koperasi.

c. Prinsip koperasi

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu :

1. Koperasi Simpan Pinjam
   adalah koperasi yang bergerak di bidang simpan dan pinjam.
2. Koperasi Konsumen
   koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli barang konsumsi.
3. Koperasi Produsen
   koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
4. Koperasi Pemasaran
   koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.
5. Koperasi Jasa
   Koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

d. Sumber Modal koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas Modal Sendiri dan Modal Pinjaman.

Modal Sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut :

1. Simpanan Pokok
   Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.
2. Simpanan Wajib
   Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
3. Dana Cadangan
   Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
4. Hibah
   Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

Adapun Modal Pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut :

1. Anggota dan calon anggota
2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi
3. Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku
4. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Sumber lain yang sah

e. Bentuk dan Jenis Koperasi

A. Bentuk Koperasi

Dalam pasal 15 UU No. 12 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Dalam penjelasan pasal 15 UU No. 12 Tahun 1992 disebutkan bahwa pengertian koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan atau koperasi sekunder, berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, baik koperasi sejenis maupun berbeda jenis atau tingkatan. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang berbadan hukum baik primer maupun sekunder. Koperasi sekunder didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mengembangkan kemampuan koperasi primer dalam menjalankan peran dan fungsinya. Oleh sebab itu, pendirian koperasi sekunder harus didasarkan pada kelayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang dengan jumlah anggota minimal 20 orang, yang mempunyai aktivitas, kepentingan, tujuan, dan kebutuhan ekonomi yang sama. Koperasi primer memiliki otonomi untuk mengatur sendiri jenjang tingkatan, nama, dan norma-norma yang mengatur kehidupan koperasi sekundernya.

Dalam pasal 24 ayat 4 UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara seimbang. Dengan demikian, di dalam koperasi sekunder tidak berlaku prinsip satu anggota satu suara, tetapi berlaku prinsip hak suara berimbang menurut jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggotanya. Prinsip ini dianut karena kelahiran koperasi sekunder merupakan konsekuensi dari asas subsidiary, yaitu adanya pertimbangan ada hal-hal yang tidak mampu dan atau tidak efisien apabila diselenggarakan sendiri oleh koperasi primer. Keberadaan koperasi sekunder berfungsi untuk mendukung peningkatan peran dan fungsi koperasi primer. Oleh sebab itu, semakin banyak jumlah anggota koperasi primer, semakin besar pula partisipasi dan keterlibatannya dalam koperasi sekunder. Kedua hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatur perimbangan hak suara. 

B. Jenis-jenis Koperasi

Dalam pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dalam penjelasan pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan, dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Berdasarkan kesamaan aktivitas, kepentingan, dan kebutuhan ekonomi anggotanya, dapat ditetapkan fungsi-fungsi koperasi secara tepat sesuai dengan keinginan anggota.

1. Jenis Koperasi menurut fungsinya

• Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
• Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
• Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
• Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multy purpose cooperative).

2. Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya

• Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.
• Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.

Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian pengelompokkan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.

f. Contoh Koperasi di Wilayah Jakarta Utara 

1. Provinsi              : DKI Jakarta
    Kota                  : Jakarta Utara
    Alamat               : Jl. Tabah Raya no.19
    Nama Koperasi : Armada RI Kawasan Barat Pusat Koperasi (Kopal) TNI AL Sunter Complex


2. Provinsi              : DKI Jakarta
    Kota                  : Jakarta Utara
    Alamat               : Jl. Boulevard Barat Raya No. 1, Kelapa Gading
    Nama Koperasi : Induk Koperasi Angkatan Laut (Inkopal) Gading Marina Inkopal Building

Nama : Yudhi Indra Haryanto
Kelas : 2 EB20
NPM   : 28210726


Sumber :
http://ksupointer.com/bentuk-dan-jenis-koperasi
http://iwanketch.wordpress.com/2008/04/20/pengertian-tentang-koperasi/
http://www.kba.averroes.or.id/artikel-bisnis/sejarah-perkembangan-koperasi-di-indonesia.html
http://departemen.wordpress.com/2008/09/08/daftar-alamat-koperasi-indonesia-part3/

KEPUTUSAN HATIKU

sudah terlalu lama ku menghilang

sudah terlalu lama ku bersembunyi,

dari hatimu dari kehidupanmu

inilah keputusanku

inilah jalan hidupku,

karena ku tak ingin merusak kebahagiaanmu

Terus ku melangkah 

meski ku tak tahu arah

karena ku akan buktikan

bahwa aku bisa bertahan...

Mencoba tuk berlari

berlari mengejar mimpi

karena kaulah yang ku cari

tak ada yang lain di hati...

Hambatan Perdagangan Internasional

Banyak negara yang memperketat kebijakkan perdagangan internasional untuk negara lain, di karenakan negara yang bersangkutan ingin melindungi neraca pembayaran dan industri dalam negeri terhadap persaingan luar negeri. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan macam-macam Hambatan Perdagangan Internasional sebagai berikut :
1.Tarif

Tarif adalah pembebanan pajak (custom duties) terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif dapat di golongkan menjadi :

• Bea Ekspor

Bea Ekspor (ekspor duties) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain. Jadi,pajak ini dipungut untuk barang-barang keluar dari negar yang memungut pajak. Misalnya, Indonesia memungut bea untuk barang-barang yang di ekspor ke luar negeri. Akibatnya barang menjadi mahal, dan karena itu , bisa sulit bersaing dalam hal harga di luar negeri.

• Bea Transit

 Bea Transito (transit duties) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut bukan merupakan tujuan akhir dari pengiriman barang. Misalnya, pengiriman barang dari Jerman ke Indonesia, tetapi transit dahulu di Jepang . Karena barng tersebut melalui Jepang maka Jepang memungut bea yang disebut bea transit (transit duties).

•  Bea Impor

Bea impor (import dusties) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barng-barang yang masuk dalam suatu negara dengan ketentuan negara pemungut pajak tersebut adalah merupakan negara tujuan akhir. Misalnya, orang Indonesia mengimpor mobil dari Jepang, maka mobil tersebut dikenai bea oleh pemerintah Indonesia. Bea impor tersebu menyebabkan harga mobil menjadi jauh lebih mahal.

• Uang Jaminan Impor

Uang jaminan impor (import deposit) adalah persyaratan bagi importir suatu produk untuk membayar kepada pemerintah sejumlah uang tertentu pada saat kedatangan produk itu di pasar domestik (dalam negeri) sebelum penjualan dilakukan. Uang jaminan impor digunakan untuk membantu menghilangkan defisit (kekurangan) neraca pembayaran.

Pembebanan tarif terhadap suatu barang dapat mempengaruhi perekonomian negara, khususnya terhadapa pasar barang tersebut. Pengaruh yang terjadi antara lain sebagai berikut :

a. Timbulnya kenaikkan harga barang yang dikenakan tarif

b.  Jika kenaikkan harga cukup tinggi karena adanya tarif tersebut, maka masyarakat konsumen mungkin beralih membeli barang pengganti (substitusi) yang harganya relatif lebih murah.

c. Industri dalam negeri menjadi lebih mudah berkembang sebab harga industri saingan dari luar negeri naik.

d. Adanya pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari tarif tersebut.

e. Adanya ekstra pendapatan yang dibayarkan oleh konsumen di dalam negeri kepada produsen di dalam negeri.

2. Kuota (Quota)

Kuota adalah pembatasan jumlah fisik terhadap barang yang di perdagangkan secara internasional. Kuota impor adalah pembatasan jumlah fisik barang -barang yang masuk ke dalam negeri dan kuota ekspor adalah pembatasan jumlah fisik barang-barang yang diekspor ke luar negeri.
Kuota terdiri atas bermacam-macam jenis, yaitu absolute, negotiated, tariff, dan mixing kuota.


a. Absolute atau unilateral quota, yaitu kuota yang besar/kecilnya ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan dengan negara lain.
b. Negotiated atau bilateral quota, yaitu kuota yang besar/kecilnya di tentukan berdasarkan persetujuan oleh dua negara atau lebih.
c. Traffic quota, gabungan antara tarif dan kuota. Untuk sejumlah tertentu, barang diizinkan masuk (impor) dengan tarif tertentu, tetapi tambahan impor masih diizinkan dengan tarif yang lebih tinggi.
d. Mixing quota, membatasi penggunaan bahan mentah yang diimpor pada proporsi tertentu dalam memproduksi barang akhir.

3. Perjanjian Pembatasan Ekspor


Perjanjian pembatasan ekspor (eksport restraint agreement) adalah perjanjian sukarela antara negara pengekspor dan negara pengimpor dalam rangka membatasi volume perdagangan untuk barang tertentu. Perjanjian ini bertujuan melindungi produsen di negara pengimpor dari persaingan internasional. Misalnya, Indonesia dan Belanda menyepakati pembatasan ekspor daging sapi dari Indonesia tetap dapat di jual. Dengan begitu, para peternak sapi Indonesia tetap dapat menjalankan usahanya.

4. Pembatasan Valuta Asing

Pembatasan valuta asing (foreign exchange control) adalah pembatasan persediaan mata uang asing oleh bank sentral suatu negara. Kebijakkan ini bertujuan mengendalikan gangguan aliran modal jangka pendek yang mengganggu stabilitas nilai tukar mata uang negara bersangkutan. Kebijakkan pengendalian ini di gunakan selain membatasi jumlah mata uang asing yang tersedia juga menyeleksi barang-barang impor mana yang boleh masuk ke negara tersebut.


sumber : Buku IPS Ekonomi Suyanto*Nurhadi

Pengetian Uang

A. UANG

1. Mengapa Kita Menggunakan Uang

         Pada masyarakat primitif, manusia hanya menggunakan barang yang dihasilkan sendiri. Mereka berproduksi untuk dikonsumsi sendiri.  Masyarakat yang demikian disebut masyarakat subsisten.

        Semakin lama, kebutuhan manusia semakin meningkat dan beragam sehingga tidak bisa lagi dipenuhi dengan kemampuan sendiri. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan orang lain. Karena inilah kemudian muncul perdagangan.

        Sebelum ada uang, manusia melakukan perdagangan dengan cara barter. Artinya, suatu barang ditukar dengan barang lainnya.

Contoh barter antara lain :

1. Seorang petani memerlukan cangkul. Untuk mendpapatkan cangkul tersebut, petani dapat     menukarnya dengan beras.  

2. Didik memerlukan seekor ayam, tetapi dia hanya mempunyai sebuah durian. Untuk itu, Didik harus mencari orang yang mempunyai ayam agar bisa ditukarkan dengan durian yang ia miliki. Akan tetapi, Didik belum tentu bisa menukarkan duriannyadengan ayam tersebut karena pemilik ayam belum tentu bersedia melakukan pertukaran. Hal itu bisa terjadi. Misalnya, pemilik ayam tidak ingin menukarkan ayamnya dengan durian atau pemilik ayam menganggap durian Didik terlalu kecil untuk ditukarkan dengan ayamnya.

         Karena pertukaran secara barter mengandung banyak kesulitan, maka untuk mempermudah mendapatkan barang yang diinginkan, manusia menggunakan barang perantara yang digunakan antara lain beras, besi, senjata, kulit binatang, biri-biri, gandum, jagung ,anggur, kuningan, tembaga, perak, dan emas.

2.  Asal-Usul Uang

        Uang pertama kali ditemukan dalam bentuk koin di sepanjang pesisir mediterania, sekitar tahun 700 SM. Namun, kebanyakkan orang berpendapat uang paling awal digunakan di Mesopotamia, sekitar tahun 2500 SM. Wujudnya berupa perak. Masyarakat Eufrat dan Tigris itu telah menggunakan perak sebagai alat tukar, penentu nilai suatu barang, dan penentu kemakmuran seseorang.

3. Pengertian Uang

        Setiap hari kita diberi uang saku yang dapat digunakan untuk membeli jajanan di kantin, membayar ongkos angkutan umum, menabung di koperasi siswa, dan sebagainya. Di tengah masyarakat, kita juga mengetahui bahwa uang dapat digunakan untuk membayar pajak, membayar rekening listrik, membayar utang, membeli barang dan jasa, dan sebagainya. Uang merupakan alat pembayaran yang sah. Uang yang ditetapkan oleh pemerintah berlaku di suatu wilayah Negara tertentu dan pada waktu tertentu.

4. Fungsi Uang

        Fungsi uang dapat dibedakan menjadi fungsi asli dan fungsi turunan.

a. Fungsi asli

- Uang sebagai alat tukar (medium of exchange)

- Uang sebagai alat hitung (unit of account)

b. Fungsi Turunan

- Uang sebagai alat pembayaran

- Uang sebagai alat penimbun kekayaan

5. Jenis Uang

        Uang yang beredar di tengah masyarakat dapat di bedakan menjadi uang kartal dan uang giral.

a. Uang Kartal

        Uang kartal dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang republik Indonesia (Perum Peruri).

       Uang yang kita gunakan sehari-hari untuk membeli barang dinamakan uang kartal. Uang tersebut misalnya, dapat digunakan untuk membeli buku di koperasi sekolah. Penjaga koperasi sekolah akan menerima uang tersebut dalam transaksi jual beli. Penjaga koperasi tidak boleh menolak pembayarn uang kita sebab uang tersebut dilindungi oleh undang-undang.

       Uang kartal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ada dua macam, yaitu uang logam dan uang kertas.

b. Uang Giral

        Simpanan uang di bank dapat berbentuk giro (rekening Koran) yang boleh diambil sewaktu-waktu. Pembayaran dengan uang giral dapat dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan pemindahan telegrafis (telegraphic transfer).

·         Cek

Cek adalah surat perintah dari nasabah yang mempunyai simpanan di bank. Cek ditujukan oleh nasabah pada bank untuk membayar sejumlah uang secara tunai kepada pihak yang disebutkan dalam surat perintah (cek) tersebut.

·         Bilyet giro

Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah bank yang ditujukan pada suatu bank. Tujuan bilyet giro adalah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening nasabah pada rekening nasabah lain yang di tunjuk.

6. Nilai Uang

a. Nilai Nominal dan Nilai Intrinsik

Kita dapat membedakan nilai uang menjadi nilai nominal dan nilai intrinsic

- Nilai Nominal

Nilai uang yang sesuai dengan yang tertulis di atas uang.

- Nilai Intrinsik

Nilai uang di ukur dari biaya untuk membuat uang tersebut.

b. Nilai Internal dan Nilai Eksternal

- Nilai Internal Uang

Nilai uang dikatakan turun apabila dengan jumlah uang yang sama, jumlah barang yang dapat dibeli dengan uang tersebut menjadi lebih sedikit dari sebelumnya. Misalnya, dengan uang seribu rupiah kita bisa membeli beras Cianjur sebanyak satu kilogram. Padahal kita bisa membeli beras dengan jumlah uang yang sama sebanyak satu setengah kilogram setahun yang lalu. Dengan contoh ini, dapat dikatakan bahwa nilai uang turun. Nilaiuang yang dimaksud adalah nilai internal.

- Nilai Eksternal Uang (Kurs Mata Uang)

Karena setiap negara mempunyai mata uang, maka adanya hubungan ekonomi antarnegara menimbulkan kurs (nilai) mata uang untuk berbagai mata uang asing. Apabila orang Indonesia mengimpor barang dari Jepang, maka eksportir jepang menghendaki pembayaran dalam mata uang yen. Oleh karena itu, orang Indonesia tersebut harus menukarkan rupiahnya ke dalam mata uang yen.

7. Kebijakkan Moneter  

      Tingkat uang yang beredar harus selalu terkontrol agar selalu terjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengontrol jumlah uang yang beredar, pemerintah dapat mengambil kebijakkan-kebijakkan moneter (monetary policy).

       Pemerintah melalui Bank Indonesia (Bank Sentral) dapat mempengaruhi peredaran uang melalui berbagai kebijakan berikut.

a. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah kegiatan pembelian dan penjualan surat-surat berharga yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar.

b. Politik Diskonto

Politik diskonto adalah kebijakkan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengatur tingkat bunga yang berlaku.

c. Kebijakkan Cadangan Wajib (Cash Reserve Ratio)

Kebijakkan cadangan wajib adalah suatu kebijakkan Bank Sentral yang mengharuskan bank-bank umum untuk memelihara cadangan wajib.

d. Pengawasan Kredit dengan Selektif

Salah satu bentuk pengawasan kredit secara selektif adalah dengan menggunakan cara yang sering disebut himbauan moral. Bank Sentral secara informal turut mempengaruhi kebijakkan bank-bank umum, khususnya di bidang perkreditan.

8. Alasan Orang untuk Menahan Uang Tunai

    Menurut John Maynard Keynes ada tiga alasan/motif masyarakat menahan uang tunai, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi.

a. Motif Transaksi (Transaksi Motive)

Motif transaksi adalah penyimpanan uang tunai oleh sesorang dengan alasan agar dapat melakukan transaksi (pembelian) yang bersifat rutin. Misalnya, Seorang ibu yang menyisihkan uang untuk keperluan pembelian beras dan bahan makanan lain yang diperlukan setiap hari.

b. Motif Berjaga-jaga (Precautionary Motive)

Motif berjaga-jaga adalah penyimpanan uang tunai oleh seseorang dengan alasan pengeluaran biaya yang tak di duga sebelumnya. Misalnya, ban sepeda bocor di jalan sehingga harus mengeluarkan biaya untuk menambal ban.

c. Motif Spekulasi (Speculative Motive)

Motif spekulasi adalah penyimpanan uang tunai oleh seseorang dengan alasan untuk mencari keuntungan. Misalnya, Orang yang berdagang surat-surat berharga (saham dan obligasi).